Gandeng 4 Kementerian, KKP Mau Sektor Perikanan Topang Ketahanan Pangan RI

Jakarta –

Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Wahyu Trengono mengatakan, kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya. Menurutnya, keadaan tersebut muncul karena jumlah penduduk dunia yang terus bertambah.

Ia menjelaskan pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan meningkat sebesar 30 persen menjadi 9,7 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan protein sebesar 70%.

“Mengingat pertumbuhan penduduk dunia seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, maka permasalahan pangan global diperkirakan masih akan tetap menjadi isu utama,” kata Trengono saat membuka Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont. Jakarta. Senin (2 Mei 2024).

“Pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan protein sebesar 70%, dan sumber protein tersebut akan memenuhi harapan dari sumber hayati laut,” jelasnya lagi.

Pada saat yang sama, kata dia, sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia menjadi salah satu alternatif diversifikasi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan untuk kebutuhan nasional dan internasional.

“Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.540 pulau, luas perairan 6,4 juta kilometer persegi, dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, dimana 140 juta jiwa diantaranya tinggal di wilayah pesisir. Sumber daya alam tersebut antara lain potensi sumber daya Kembangan. sumber daya alam kekayaan laut yang sangat besar, jelasnya.

Untuk itu, pihak Trengono sepakat menyiapkan 5 program ekonomi biru, antara lain menjamin kualitas produk kelautan dan perikanan sebagai bagian dari pangan berkualitas serta menjamin keberlangsungan ekosistem perikanan yang berkelanjutan.

Kelima inisiatif tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur, pengembangan perikanan, pemantauan dan pengaturan wilayah pesisir, serta pembersihan sampah plastik di laut.

Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani nota kesepahaman dengan empat kementerian dan tiga universitas untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam penerapan ekonomi biru.

Kementerian yang terlibat adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pertanian. Menyusul hal tersebut, rektor tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Saya Kula (USK), Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Bravijaya (UB) menandatangani MoU.

Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Wahu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Hadi Tjajanto, Ketua Badan Pengawas Perekonomian dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ate, Wakil Menteri Pertanian. Harvik Hasnul Colby dan Tenaga Ahli Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.

Selain itu, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 69 dari 113 negara dengan indeks ketahanan pangan sebesar 60,2 pada tahun 2022, meningkat 1,69% dibandingkan tahun 2021.

Di kawasan ASEAN, indeks ketahanan Indonesia menempati peringkat keempat setelah Singapura (1), Malaysia (2), dan Brunei Darussalam (3).

Dari situ, pemerintah menargetkan meningkatkan indeks ketahanan pangan Indonesia menjadi 70 pada tahun 2024 dengan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. (fdl/fdl)