Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

Selamat datang Eskisehiryerelbasin di Situs Kami!

JAKARTA – Bisnis spa menyumbang tambahan 40 persen pajak hiburan, yang kini rata-rata 75 persen dan sebelumnya hanya 15 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (HKPD). Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

“Kami mewakili 22 penggugat, baik di Jakarta maupun Bali, kami sepakat untuk melakukan judicial review sehingga tanggal 3 Januari kami ke Mahkamah Konstitusi, dan resmi disetujui pada tanggal 5 Januari 2024,” kata Ketua Umum Kedokteran Indonesia. Tengah. Asosiasi (ASTI) Mohammad Asyhadi, baru-baru ini. Berguling ke depan, oke?

Ashhadi menegaskan, proses pembuatan undang-undang tersebut tidak berdampak pada pemangku kepentingan. Raffi Ahmad Dibayar Rp50 Juta Sekali Syuting, Hotman Paris: Itu Baru yang Ringan

Ia menambahkan, “Hal ini menjadi syarat bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyidikan hukum yang akan menguji apakah UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD ke-45, khususnya definisi keadilan.”

ASTI fokus pada Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa spa tidak boleh dimasukkan dalam kategori hiburan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Perekonomian, UU Nomor 4 Tahun 2021. tentang Kegiatan Usaha. Standar pelaksanaan izin usaha manajemen risiko di bidang pariwisata.

Didi, salah satu perwakilan, mengatakan penggunaan spa adalah oleh masyarakat dan diatur oleh Kementerian Kesehatan, bukan hiburan.

“Oleh karena itu, spa bukanlah sebuah hiburan. Jadi secara hukum, body of science itu jelas sehat karena apa yang dilakukan orang,” kata Didi.

Soal besaran pajaknya, Didi mengatakan sebenarnya tidak hanya 40 persen, tapi bisa mencapai 67 persen berdasarkan pajak-pajak lainnya.

“Kami menilai hal ini bertentangan dengan rasa keadilan,” ujarnya.

Kusuma Ida Anjani dari Span Indonesia (ASPI) menambahkan, saat krisis ekonomi, banyak resor yang mengalami kesulitan, dan kenaikan pajak dapat mematikan industri resor, terutama yang masih dalam skala UMKM. Anggota ASPI, Wulan Tilaar, menyatakan industri spa belum sepenuhnya pulih dari dampak virus.

“Belum 100 persen normal kembali,” ujarnya. Pelaku Usaha Spa Indonesia Tolak Kenaikan Pajak hingga 40 Persen

Ia sangat prihatin bahwa pajak yang tinggi dapat merugikan industri resor, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya Indonesia. Wulan menjelaskan pentingnya mendukung industri spa sebagai upaya mendukung pengembangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai upaya yang kita lakukan selama ini gagal karena beban pajak yang menimpa industri ini,” ujarnya.

Taman ini juga menekankan dampaknya terhadap berbagai bidang, termasuk perekonomian, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali konsep pajak hiburan untuk mendukung pengembangan industri resor di Indonesia. 14 Februari, saat pemilu akhir pekan, pekerja berhak mendapat kompensasi lembur, Kementerian Tenaga Kerja menghimbau pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menggunakan haknya untuk tidak memilih pada pemilu berikutnya pada 14 Februari 2024. Jika tetap bekerja , Anda akan dibayar lembur. Eskisehiryerelbasin 31 Januari 2024